JAKARTA, Geomaritimnews.com, –Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebesar Rp 1.029,86 triliun pada 2021.
Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L , Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) mendapat alokasi belanja sebesar Rp 6,65 triliun.
Anggaran diputuskan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-692/MK.02/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Lagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran KL Tahun 2021.
“Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 2,68 triliun untuk belanja operasional, dan sebesar Rp 3,96 triliun untuk belanja non operasional,” sebut dokumen itu.
Anggaran itu akan digunakan KKP untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Kemudian dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Kegiatan-kegiatan prioritas akan disesuaikan dengan Direktorat-Direktorat Jenderal (Ditjen) di KKP. Untuk Ditjen Perikanan Tangkap misalnya, dana akan dialokasikan untuk 20 unit kapal 5 GT, alat penangkapan ikan 500 paket, 120.000 orang premi asuransi nelayan, dan 5 lokasi kampung nelayan maju.
Anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan/rehabilitasi 27 lokasi pelabuhan perikanan, 4 lokasi operasional Saumlaki, Merauke, Natuna dan Sebatik, peningkatan operasional pelabuhan perikanan di 34 provinsi, serta percepatan perizinan usaha melalui Silat dan Simkada.
“Selanjutnya untuk memfasilitasi kredit perikanan tangkap untuk 1.500 nelayan, peningkatan kapasitas kelompok usaha bersama nelayan untuk 2.400 kelompok, dan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI di 11 WPP,” tulis dokumen.
Program-program prioritas lainnya akan nerada di bawah Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP, Ditjen Riset Sumber Daya KP, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
Keluhan Menteri Edhy
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sempat mengeluh dalam beberapa kesempatan karena anggaran KKP yang kecil dan menyusut.
Edhy bercerita, anggaran KKP menyusut drastis sejak dirinya menjabat jadi menteri. Saat dia menjadi Ketua Komisi IV DPR RI sejak tahun 2015, anggaran KKP masih berkisar Rp 12 triliun. Namun saat jadi menteri, anggaran yang diberikan menurun jadi Rp 5 triliun.
Bahkan akibat pandemi, anggaran kementerian harus direalokasi dan digeser kembali untuk memprioritaskan program penting dan membantu pemulihan ekonomi.
“Ini enggak bermaksud curhat, kami siap dengan anggaran seberapapun yang kita miliki, karena banyak cara lain untuk membiayai. Kami juga menyadari tambahan APBN akan sangat sulit saat ini,” papar dia beberapa waktu lalu.
KKP tercatat telah melakukan refocussing anggaran tahun 2020 sebesar Rp 371 miliar.
Dana itu digunakan untuk mengcover 23 kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, termasuk Rp 16 miliar untuk akun Covid-19 tahun 2020 di 107 satker KKP, baik di pusat maupun UPT.
Adapun realisasi anggaran KKP pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif, yaitu sebesar 87,02 persen pada tahun 2015; 61,07 persen pada 2016; 66,88 persen pada 2017; 79,89 persen pada 2018; dan 91,73 persen pada 2019.
Sedangkan untuk tahun 2020 hingga 16 Juli 2020, realisasi anggaran KKP mencapai 40,94 persen.
Komentar