Jakarta, Geomaritimnews, – Komisi IV DPR RI setujui permohonan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk program lumbung ikan nasional (LIN) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Persetujuan itu pun dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IV dengan KKP pada Selasa, (15/9).
Sehingga secara keseluruhan parlemen menyetujui usulan tambahan pagu anggaran KKP tahun 2021 sebesar Rp3,4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk LIN sebesar Rp3,28 triliun dan sisanya untuk sarana-prasarana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.
“Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3,28 triliun yang peruntukannya antara lain, merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional,” ucap Ketua Komisi IV DPR Sudin saat membacakan kesimpulan rapat di gedung DPR, Jakarta.
Selain itu, legislatif juga menyetujui pagu dana alokasi khusus (DAK) KKP 2021 sebesar Rp1 triliun dengan rincian, DAK provinsi sebesar Rp350 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp650 miliar. Komisi pun IV meminta KKP untuk menyampaikan pemilihan menu DAK 2021 dari provinsi dan kabupaten/kota selambat-lambatnya awal Desember 2020.
Adapun untuk tahun depan, DPR menyetujui pagu anggaran sebesar Rp6,65 triliun yang terbagi untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp763,57 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Rp1,07 triliun, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Rp431,70 miliar.
Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Rp455,35 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Rp1,52 triliun, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Rp603,71 miliar, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp497,64 miliar, dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp86,76 miliar.
Dalam agenda rapat yang sama, DPR juga menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran KKP 2020 yang baru mencapai 54,44% per 11 September 2020. DPR pun mendesak KKP untuk mempercepat serapan anggaran karena realisasinya baru mencapai Rp2,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp5,08 triliun.
“Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran 2020 secara optimal,” sambung Sudin.
Sekjen KKP Antam Novambar mengklaim, jajarannya akan terus bekerja memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun. Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah kegiatan maupun program yang sedang dan akan dikerjakan, terutama di Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya.
“Terima kasih atas masukan dan kritiknya. Kami bertekad untuk melakukan sebaik-baiknya,” ujar Antam.
Sebagai informasi, saat kunjungan ke Provinsi Maluku akhir Agustus lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional. Salah satu wujud komitmen tersebut di antaranya meningkatkan SDM di Maluku dengan mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku.
“Maluku gudangnya ikan. Saya memulai lumbung ikan nasional dengan gerakan langsung. Membangun tidak hanya sekedar jargon tetapi membuktikan terjun langsung dengan kegiatan-kegiatan,” kata Edhy.
Komentar