Jakarta, Geomaritimnews, – Salah satu kunci kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan berkelanjutan adalah dengan meningkatkan kesehatan laut atau ocean health.
Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti Oseanografi dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widodo Pranowo,menurutnya guna mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan laut, perlu ada indeks kesehatan laut yang dikeluarkan secara berkala.
“Indeks kesehatan laut dilihat sebagai tools untuk melihat sejauh mana laut kita sehat, sekaligus menjadi tools untuk melihat bagaimana kita mengelola laut yang dampak ekonominya dapat kita rasakan,” ujar Widodo, dalam talkshow Bincang Bahari, Selasa (12/10/2021).
Widodo menjelaskan, diperlukan juga instrumen lain seperti teknologi untuk memantau dan mengendalikan pencemaran di laut. “Kemudian kebijakan sebagai acuan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang ingin memanfaatkan ruang laut agar kegiatannya tidak mengancam kelestarian ekosistem,” jelasnya.
Pakar Ekonomi Kelautan dari IPB University Akhmad Fauzi menambahkan, perlu adanya perbaikan tata kelola untuk memastikan ruang laut tetap sehat, mengingat kondisi kesehatan laut secara global mulai mengalami penurunan.
Di sisi lain, paradigma negara-negara dunia kini tidak lagi mengacu pada pertumbuhan melainkan keberlanjutan, di mana salah satunya wujudnya adalah platform sustainable development goals (SDGs) yang merupakan kesepakatan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditetapkan pada tahun 2015.
“Kuncinya tadi perbaikan tata kelola. Ini kunci untuk menjembatani perubahan orientasi pertumbuhan menjadi orientasi keberlanjutan. Bagaimana izin diperbaiki, peningkatkan daya saing produk kita perbaiki. Di situ kuncinya,” ungkap Fauzi.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Suharyanto juga memastikan pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dilakukan secara ketat, khususnya bagi aktivitas yang berisiko tinggi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kesehatan laut sesuai dengan prinsip ekonomi biru.
“Pak Menteri Kelautan dan Perikanan (Sakti Wahyu Trenggono, red) sangat concern dengan kesehatan laut. Beliau mengharapkan segala aktivitas yang punya risiko tinggi, baru dipastikan akan diberikan persetujuan kegiatan di ruang laut, jika sudah clear and clean aspek kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal),” ujar Suharyanto.
Komentar