JAKARTA,GeomaritimNews- Sejumlah tantangan masih harus dihadapi pemerintah guna Mewujudkan cita-cita Indonesia menuju Poros Maritim Dunia,Salah satunya adalah maraknya Korupsi di laut. Tertangkapnya dirjend perhubungan Laut,Kasus Korupsi di tubuh Badan Keamanan Laut (Bakamla),tertangkapnya Dirut PT.Garam dan-lain hingga beberapa calon kepala daerah kepulauan.
Dan terakhir ini beberapa hari lalu KPK menetepakan PT.Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka terkait kasus korupsi pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang 2006-2011.dalam kasus ini kerugian negara di sebutkan mencapai 313 Milyar.
Melihat ini semua Mantan Ketua KPK R.I Antasari Azhar saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia (DPP Geomaritim) di kediamannya di bilangan Tangerang (17/4/2018) menyarankan agar DPPP Geomaritim turut serta mengawasi anggaran pembangunan infrastruktur kemaritiman .
“ Bapak Presiden telah menggelontarkan begitu banyak dana untuk membangun kemaritiman kita menuju poros maritim dunia namun diikuti juga dengan marakanya korupsi di laut “ Ujar Antasari.
Ia pun menambahkan untuk pencegahannya maka salah satunya DPP Geomaritim dapat membentuk semacam Task Force atau Satgas Anti Korupsi .
“ satgas ini akan bertugas mengawasi setiap pelaksanaan pembangunan kemaritiman mulai dari jumlah anggaran pembangunannya dan peruntukannya serta kualitas pembangunan itu sendiri dan jika ada temuan dapat di teruskan kepada KPK sehingga laut dan kemaritiman kita dapat terbebas dari Korupsi “ tutup antasari
Sementara itu Ketua Umum DPP Geomaritim Baharudin Farawowan menyambut baik saran dari mantan orang nomor satu di lembaga anti Rasua ini.
“ Kami akan membahas saran dari Bapak Antasari karna tentu sabagai mantan ketua KPK RI beliau banyak memiliki pengalaman sehingga tidak menutup kemungkinan kami akan meminta kesediaan beliau sebagai dewan pembina Task Force atau Satgas Anti Korupsi Geomaritim” Ujar Farawowan. (Devaqsan)
Komentar