Profil GeomaritimNews.com
Harapan rakyat Indonesia akan subtansi demokrasi, bisa terwujud bila demokrasi harus memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sementara itu, rakyat akan sebagai pemegang kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya jika mampu kritis dan bisa mengontrol kebijakan pemerintah.
Namun, pada saat ini masyarakat Indonesia masih jauh dari cita-cita ideal, banyak di antara mereka yang kurang pengetahuan dan informasi yang banyak di sebabkan krisis ekonomi. Perubahan sosial adalah sebuah cita-cita sekaligus agenda kerja yang sedang di kampanyekan oleh segenap elemen masyarakat yang peduli akan kemajuan bangsa dan Negara.
Melalui tranformasi sosial yang di harapkan bisa membebaskan rakyat dari jerit kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan pengetahuan dan informasi . Selama ini kebudayaan Indonesia di-setting dengan format kebudayaan agraris, yang cenderung terpaku pada alam, yang membagi masyarakat pada strata-strata kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di Bumi Khatulistiwa.
Memasuki era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan. Hal ini didasari kesadaran akan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya wilayah laut Indonesia merupakan wilayah terbuka, sehingga dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindungi.
Pada masa Presiden Soekarno, letupan-letupan mengembalikan kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit mulai dihidupkan kembali. Salah satu pidato yang menandai langkah tersebut disampaikannya pada saat membuka Institut Angkatan Laut (IAL) di Surabaya (1953). Dalam pidatonya Bung Karno berpesan, “Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos di kapal. Bukan! Tetapi bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri.”
Pada masa yang sama, meneruskan keinginan Presiden Soekarno untuk kembali membangun Negara maritim, Perdana Menteri Djuanda membuat deklarasi yang sama-sama kita kenal dengan nama Deklarasi Djuanda, pada 13 Desember 1957. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia, semua kepulauan serta laut terletak diantaranja harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat,” demikian salah satu kutipan dari Deklarasi.
Deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa. Dekalarasi Djuanda mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa.
Berkat Deklarasi Djuanda, laut kini menjadi penghubung antar-bangsa, antar-pulau. Deklarasi Djuanda menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan, semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia.
Untuk mengembalikan kejayaan laut nusantara diatas maka secara tegas dalam Pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia Ke- VII di hadapan peserta sidang Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan “ Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global.”
“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. “
“ Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.
Berangkat dari Semangat diatas demi mewujudkan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tertanggal 20 Feberuari 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia bahwa visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju,mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif maka GeomaritimNews.Com hadir sebagai Suara Gerakan Poros Maritim Indonesia.
VISI MISI GeomaritimNews.com
1.Terkelolanya sumber daya Kemaritiman dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
2.Terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi Kemaritiman dan kelautan yang andal;
3.Terbangunnya pertahanan dan keamanan Kemaritiman dan kelautan yang tangguh;
4.Terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
5.Terlaksananya tata kelola Kemaritiman dan kelautan yang baik;
6.Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;
7.Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri Kemaritiman dan kelautan yang berdaya saing;
8.Terbangunnya infrastruktur Kemaritiman dan kelautan yang andal;
9.Terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
10.Terlaksananya pelindungan lingkungan Kemaritiman dan laut;
11.Terlaksananya diplomasi maritim; dan
12.Terbentuknya wawasan identitas Kemaritiman dan budaya bahari.
Jakarta, 1 Januari 2019
Pemimpin Umum
GeomaritimNews.com
Baharudin Farawowan,SH,MH
Ketua Umum DPP Geomaritim
STRUKTUR ORGANISASI
GeomaritimNews.com
1.Pemimpin Umum : Baharudin Farawowan,S.H,M.H
2.Pemimpin Perusahan: Bernadus Barang Miten,S.Fil
3.IT Manager : Herlinda,S.Kom
4.Pemimpin Redaksi: Semmy F. Jenggu
5.Pemasaran/Iklan : Nurwati Ningsih
6.Redaktur Pelaksana : Agustin Nurul Fatimah
7.Redaktur Foto : M. Ali Sadikin Wear
8.Redaktur Berita :Bernadus Barang Miten,S.Fil
9.Penasehat Hukum : Baharudin Farawowan,S.H,M.H
10.Reporter :
Semmy Jenngu, Nurhayati Susanti, H.Asep Juhri, Akbar Balyanan, Nurwati Ningsih, Agustin Nurul Fatimah, M. Ali Sadikin Wear, M.H Adhyaksa
11.Perwakilan Daerah :
Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota dan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Gerakan Poros Maritim Indonesia (GEOMARITIM) Se-Indonesia.
12.Alamat Redaksi :
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia (DPP Geomaritim)
Jl. Masjid Bendungan No.21 RT/RW 05/06 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur Hp/WA.0812 9233 2439 email : [email protected]
