oleh

Mitigasi Kemungkinan Bencana, KKP Kembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami

Jakarta, Geomaritimnews, – Secara geografis, posisi Indonesia berada pada jalur cincin api (ring of fire) dan pertemuan tiga lempeng besar yang saling bertumbukan. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia rawan terjadi Bencana gempa dan Tsunami.

Menanggapi prevalensi Bencana di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) tengah mengembangkan pendekatan berbasis masyarakat untuk kesiapsiagaan Tsunami sebagai sarana untuk mengarusutamakan upaya Mitigasi Bencana di antara masyarakat pesisir.

Di samping itu, KKP juga telah mengembangkan sistem peringatan dini Tsunami yang efisien dan efektif yang dapat dengan mudah ditiru dan dikembangkan di daerah-daerah rawan Tsunami.

Dalam seminar online berskala internasional, bertajuk Strengthening Mitigation Efforts through Community-based Tsunami Preparedness, yang diselenggarakan Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) BRSDM, pada 16 Juli 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengatakan bahwa perencanaan tata ruang pantai dan memberdayakan masyarakat, serta menilai peran mereka adalah kunci keberhasilan Mitigasi Tsunami.

“Sistem sederhana ini memanfaatkan pengukuran muka air secara rapat dan cepat (real time) dan dapat memberikan peringatan dini secara cepat ke perangkat yang ditetapkan (email dan SMS),” kata menteri Edhy melalui keterangan resmi yang diterima AkuratIptek, Jumat (17/7).

Alat sistem peringatan dini Tsunami yang diberi nama IDSL –Inexpensive Device for Sea Level measurement- atau PUMMA -Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air Laut– ini merupakan buah karya kerja sama antara Pusriskel BRSDM KKP, Joint Research Centre European Comission, Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATsI) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Alat ini tidak hanya memberikan informasi langsung tentang perubahan kenaikan permukaan laut karena anomali yang tiba-tiba tetapi juga memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap peristiwa Tsunami di masa depan,” tegas Menteri Edhy.

KKP dengan PUMMA menawarkan penguatan sistem eksisting dengan terus meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir untuk semakin sadar Bencana dan mandiri dalam segala aspek Mitigasi Bencana pesisir.

Keberadaan jaringan pelabuhan perikanan, para penyuluh, dan kelompok masyarakat pesisir sadar Bencana yang tersebar di seluruh pelosok nusantara menjadi ujung tombak ADAT-Mandiri.

KKP pun berharap, koordinasi yang terjalin baik antara instansi pemerintah pusat dan lokal yang dikombinasikan dengan partisipasi langsung dari masyarakat, pakar peneliti/perekayasa, UMKM, Universitas dan pemerintah dalam upaya Mitigasi Bencana Tsunami, akan sesuai dengan konsep pentahelix Mitigasi kebencanaan yang selama ini menjadi dasar BNPB dalam setiap upayanya menanggulangi berbagai Bencana di Tanah Air.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed