Jakarta, Geomaritimnews, – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menggelar program pelatihan peningkatan kapasitas terkait penanganan sampah laut di Bali.
Sebagai wujud kepedulian Indonesia terhadap lingkungan laut dengan memberikan informasi dan metodologi mengenai monitoring dan modeling kepada ekonomi APEC dan ASEAN khususnya. Program ini diharapkan dapat membangun kapasitas secara global untuk memprediksi pergerakan sampah di laut.
“Program ini juga bertujuan memperkuat kerja sama kelembagaan di bidang kelautan dengan memberikan informasi berbasis web untuk memantau sampah di laut” ujar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja di Hotel Discovery Kartika Plaza Kuta, Bali, Selasa (18/2).
Sjarief menjelaskan, pemecahan masalah sampah di laut, khususnya di Indonesia perlu dilakukan untuk mendukung target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 dan wujud dari komitmen Indonesia seperti pada Our Ocean Conference dan the UNEP Global Partnership on Marine Litter.
“Indonesia memiliki Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut dan mengurangi limbah plastik hingga 70% pada tahun 2025, untuk menargetkan beberapa masalah spesifik utama dalam pengelolaan sampah laut,” ungkap Sjarief.
KKP, kata Sjarief, menjalankan implementasi terkait Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 dengan perubahan perilaku melalui pendidikan formal dan informal, pengelolaan sampah darat, pengelolaan dan kontrol pada kawasan pesisir pantai dan di laut, serta pengembangan kapasitas dan penelitian terkait pengelolaan sampah plastik.
Selain itu, ia mengungkapkan harapannya pada hasil dari program ini dapat meningkatkan kapasitas pemantauan sampah di laut dan dampaknya terhadap ekosistem pesisir dan laut sehingga permasalahan sampah laut dapat diatasi secara efektif dan efisien.
“Saat ini Indonesia masih memerlukan kajian dan analisis lapangan terkait jumlah sampah, terutama sampah plastik di laut, dalam rangka solusi masalah sampah laut di Indonesia untuk mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030,” ujarnya.
Lebih jauh, diungkapkan Sjarief, diharapkan Indonesia dapat menginisiasi lebih banyak program peningkatan kapasitas serupa sebagai wujud peran aktif Indonesia pada penyelesaian permasalahan lingkungan global serta peningkatan kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral di kawasan.
Program pelatihan peningkatan kapasitas terkait penanganan sampah laut ini berjudul ‘Global Marine Debris Monitoring and Modeling: Support Protection of The Marine Environment’ pada Selasa 18 Februari dan akan berlangsung selama tiga hari ke depan hingga 20 Februari 2020.
Program peningkatan kapasitas ini merupakan inisiasi dari KKP yang diajukan pada pertemuan APEC di Chile pada 2019.
Komentar