Jakarta, Geomaritimnews, – National Maritime Institute (NAMARIN) mengusulkan pembentukan badan khusus untuk kelola Tol Laut. Lembaga ini harus diisi oleh orang yang memang mumpuni di sektor logistik dan kelautan.
Usulan itu merujuk kepada tidak optimalnya penggunaan Tol Laut, hingga Presiden Jokowi turut mengungkapkan keresahanya mulai dari pengiriman logistik antar daerah yang masih mahal hingga adanya praktik monopoli dalam urusan dwelling time transportasi dan distribusi barang.
Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengungkapkan, sebagai sebuah sistem logistik yang berskala nasional, Tol Laut perlu dikelola oleh lembaga yang mampu mengkoordinasikan beberapa Kementerian dan Lembaga terkait.
“Saya lihat lima tahun ini, Kemenhub sudah berupaya maksimal. Tol Laut terlalu luas, sementara (kemampuan) Kemenhub terbatas. Lagipula, sebagai regulator tidak baik bekerja terlalu operasional”, jelas Rusdi, Jumat (13/3).
Menurutnya, Kemenhub sebenarnya sudah cukup kuat dalam mengendalikan biaya logistik. Terutama voyage cost yang memang disubsidi.
Namun ada biaya-biaya lain yang tidak disubsidi, yaitu Terminal Handling Charge, biaya TKBM, biaya gudang, biaya konsolidasi muatan, biaya pengurusan, dan biaya moda transportasi lain. Untuk biaya-biaya lain tersebut, tak semua dapat dikendalikan secara efektif oleh Kemenhub.
Kemudian, keterbatasan Kemenhub yang menyolok adalah pada pengendalian harga barang yang ditentukan oleh supply dan demand.
“Soal harga jual barang, saya kira kemendag dan pemda lebih efektif,” ujar Siswanto.
Siswanto menekankan, Lembaga khusus Tol Laut tersebut nantinya akan diisi oleh orang-orang yang memahami masalah pelayaran dan logistik dan harus diberi mandat penuh oleh Presiden agar efektif.
“Lembaga inilah yang akan menyelamatkan nasib tol laut, paling tidak, dalam periode kedua ini. Sehingga, Presiden bisa tegak kepalanya karena janjinya bisa ditunaikan,” tegasnya.
Komentar