oleh

Gubernur Riau Targetkan PAD Dari Area Labuh Jangkar Capai Rp.200 Miliar

Jakarta, Geomaritimnews, – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari area labuh jangkar di perairan Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau harus mencapai Rp 200 miliar dalam setahun, hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.

Selain pemungutan biaya labuh jangkar, Ansar juga mengaku bahwa kedepan pihaknya akan melakukan peningkatan pelayanan, baik dari sisi service sebagai pengelola, hingga kepastian hukum yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Hal ini diperlukan sebagai penguatan dalam bersaing, dan juga kompetitif. Maka kontrol dari awal akan mulai diberlakukan,” ujar Ansar, Rabu (3/3) di lokasi PT. BIAS Delta Pratama, Pulau Galang, Batam.

Dengan target sebesar Rp 200 miliar tersebut, Ansar mengklaim bahwa biaya labuh jangkar seharusnya dapat menyumbang sebesar 20% dari total target PAD Kepri di tahun 2021 yang diketahui sebesar Rp 1,2 triliun.

Selama ini, Ansar juga mengakui, manfaat ruang laut di Kepri masuk ke pemerintah pusat, meski total PAD untuk wilayah Kepulauan Riau, mendapat bantuan dari pemerintah pusat baik dari dana alokasi khusus, dana perimbangan, dan sebagainya.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguatan bagi kontribusi PAD bagi APBD Kepri 2021. Kalau saya lihat PAD kita baru memberikan kontribusi tak kurang 30% terhadap nilai APBD. Artinya jumlah resapan PAD dengan kondisi sekarang ini hanya berkisar 30%, yang mana 70% masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk menggenjot PAD ini, Ansar berkonsep, diperlukan pemberdayaan BUMD guna bermitra dengan perusahaan swasta dibidang pelayaran, dan melakukan aktivitas bisnis di wilayah perairan 0-12 mil laut, khususnya di perairan Pulau Galang dan Pulau Nipah yang dinilai sangat potensial.

Kedepannya, Ansar menegaskan, BUMD yang ada nanti juga akan didorong guna menerapkan sistem marketing untuk menarik minat para perusahaan swasta, dengan dukungan langsung dari pemerintah daerah.

“Secara bertahap BUMD harus dapat melakukan bisnis di kawasan perairan sekitar 12 mil dari bibir pantai wilayah Kepri. Rencananya mesti ada revitalisasi sarana dan prasarana pendukung, agar BUMD kita lebih berdaya untuk berkompetisi di pasar gelobal,” tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed