Jakarta, Geomaritimnews, – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia hingga 2045. Hal ini merupakan penerapan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur pada 2022. Melalui kebijakan ini, KKP mengatur area penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal, dan penghobi.
Kemudian untuk subsektor perikanan budidaya, kata dia, akan dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi. Dari sekitar 247 ribu hektare tambak tradisional yang ada saat ini, 14 ribu hektar di antaranya akan direvitalisasi sehingga lebih produktif dan ramah lingkungan.
“Untuk komoditas perikanan budidaya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).Di samping itu, Trenggono mengatakan, KKP akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga komoditas perikanan lokal bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan. Kampung budidaya ini tersebar untuk komoditas perikanan darat (tawar), payau atau pesisir, serta laut.
“Tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah, di mana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budidaya yang berorientasi ekspor, dan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal. Dalam hal ini, KKP tengah menyiapkan blue print pembangunan jangka panjang sampai 2045,” ujarnya.
Trenggono menambahkan, implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Saya titip pada pemda, bagaimana menjaga laut tetap sehat, tidak kotor, dan kumuh. Jadi definisi ekonomi biru adalah komitmen bersama menjaga laut tetap sehat untuk masa depan generasi mendatang,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Jokowi, diperlukan terobosan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
“Berbagai terobosan terus dilakukan KKP mulai dari pemanfaatan potensi budidaya laut secara terukur yang tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati. Juga penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budidaya yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir,” tambah dia.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin mendukung penuh program-program berbasis ekonomi biru yang dicanangkan oleh KKP. Sebab sektor kelautan dan perikanan menjadi sumber ekonomi dan kebutuhan pangan sehingga pemanfaatannya harus berkelanjutan.
“Saya meyakini dengan transformasi pendekatan ekonomi biru ini, maka ke depan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat lestari demi memenuhi kebutuhan pangan dunia dan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang,” ujar Sudin.
Sudin juga menekankan perlunya peningkatan anggaran kementerian untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan. Dia menilai, anggaran KKP tidak lebih 1% dari APBN. Padahal, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dalam memberikan devisa negara.
Adapun Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah juga menyampaikan dukungan atas program ekonomi biru dari KKP. Ia mengakui, program tersebut sudah ditunggu di daerahnya yang 80% wilayah Bangka Belitung merupakan perairan.
Sebagai informasi, pada perayaan HUT ke-22, Selasa (26/10/2021), KKP menggelar beragam kegiatan sosial, mulai dari donor darah, penanaman vegetasi pantai, bersih pantai dan sungai, pelepasliaran biota laut, hingga melakukan edukasi mengenai alat tangkap ramah lingkungan ke tengah masyarakat.
KKP juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat yang nilainya mencapai Rp 234 miliar melalui direktorat dan badan yang ada di lingkup kementerian. Diantaranya bantuan 8 unit kapal hasil penindakan praktik illegal fishing, bioflok, mesin pakan, excavator, alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan pinjaman modal usaha.
Di momen HUT ini juga, KKP turut melakukan pelepasan ekspor serentak produk perikanan melalui berbagai pelabuhan dan bandara sebanyak 18.979 ton dan 1,2 juta ekor ikan hias ke 46 negara.
Komentar