oleh

Menteri Di tetapkan menjadi tersangka,DPP Geomaritim Pertanyakan kinerja Penasehat Menteri yang jumlahnya Fantastis

Jakarta, Geomaritimnews – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha , atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

“KPK menetapkan total 7 orang tersangka dalam kasus ini. EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020) malam pukul 23.45 WIB. Edhy tampak mengenakan jaket tahanan KPK berwarna orange bersama 4 tersangka lainnya.

Saat di hubungi via telpon seluler Ketua Umum Gerakan Poros Maritim Indonesia (DPP Geomaritim) Baharudin Farawowan sangat menyayangkan peristiwa ini di mana menurutnya dari kementerian lembaga negara kementerian KKP lah yang memiliki penasehat yang jumlahnya sangat fantastis kalah jumlah penasehat ormas atau partai politik katanya .

” Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi jika melihat awal terbentuknya kabinet Menteri EP  di kelilingi sejumlah Tokoh yang menjadi penasehat menteri seolah -olah akan membawa laut Indonesia untuk kemakmuran rakyat namun ternyata demikian adanya kecewa kita ” Kata Bahar panggilan akrab Baharudin Farawowan.

” Abang-abang penasehat menteri ini diantaranya memiliki pengalamann dan nama besar yang luar biasa kami pertanyakan kinerjanya jika hanya berkumpul untuk melegitimasi kerusakan seperti ini maka kami sarankan lebih baik mundur ” Tutupnya

Di ketahui beberapa waktu lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat sebanyak 13 tokoh di bidang ilmu pengetahuan, bisnis dan politik, serta sebanyak sembilan orang sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Menteri Edhy Prabowo menyatakan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah.

“Saya memang sudah lama berencana untuk berbicara terbuka, untuk kumpul sekaligus momen memperkenalkan penasihat menteri yang saya harap ke depan menjadi backbond (tulang punggung) kita untuk memberikan nasihat, masukan, supaya langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah dalam melangkah. Komisi pemangku kepentingan juga menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan,” kata Menteri Edhy saat itu, Selasa (21/1/2020).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed