Jakarta, Geomaritimnews, – Untuk Mengawasi pada instalasi alias tempat pemasukan dan pengeluaran benih lobster (benur), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tingkatkan penjagaan.
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengatakan, KKP dan Polri perlu bertukar informasi mengenai jaringan pelaku dan jalur pengeluaran benih lobster.
“Kita perlu bertukar informasi dalam rangka pemetaan jaringan pelaku dan jalur pengeluaran bening bening losbter sekaligus meningkatkan sinergitas dalam penegakan hukum serta pembinaan kepada masyarakat perikanan,” ujar RIna, Minggu (28/3/2021).
Rina menyebut, sudah menjadi tugas pemerintah untuk bersama-sama menjaga plasma nutfah itu. Selain penegakan hukum, sinergitas diarahkan sebagai upaya bersama dalam pemulihan ekonomi nasional dan mendorong kesejahteraan nelayan melalui program budidaya lobster.
“Tugas kita melakukan pengawasan di lokasi sumber benih lobster, sertifikasi di lokasi budidaya, dan monitoring daerah rawan pengeluaran ilegal,” ucapnya.
Sementara itu, Kabareskrim, Agus Andrianto memastikan, pihaknya akan memperketat pengawasan di pelabuhan, bandara, dan perbatasan laut. Bahkan, dia meminta anggotanya menindak tegas para penyelundup benih lobster.
“Penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan benih lobster secara tegas,” tegas Agus. Lebih lanjut, jajarannya pun siap mendukung upaya KKP dalam program budidaya lobster guna peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nelayan.
“Kita edukasi, sosialisasi, dan penggalangan kepada semua masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha budidaya lobster untuk mencegah terjadinya penyelundupan benih,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono melarang ekspor benih bening lobster. Dia bertekad agar komoditas ini dibudidayakan di dalam negeri agar masyarakat kelautan dan perikanan bisa mendapatkan nilai tambah.
Komentar